Cimahi Butuh Perda untuk Pemenuhan Hak Disabilitas

Informasi dan Berita Terkini


CIMAHI, (PR).- Berupaya memberikan jaminan aksesibilitas dan kesetaraan layanan, DPRD Kota Cimahi menggagas rancangan peraturan daerah (raperda) Pemenuhan Hak Disabilitas. Regulasi tersebut akan menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kota Cimahi terkait Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah, ditemui di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Selasa, 13 Maret 2018.

“Meski jumlahnya minoritas, masyarakat disabilitas bagian dari warga Cimahi, tetap harus ada pemenuhan hak mereka sesuai tugas pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan data, di Kota Cimahi ada sekitar 1.165 penyandang disabilitas dewasa dan 271 penyandang disabilitas anak. Perda bakal mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ada 25 hak bagi penyandang difabel yang harus terpenuhi, pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pengakuan, penghormatan, serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas bisa terkawal dan terpenuhi sehingga mereka memperoleh hak dasar serta perlindungan yang baik,” ucapnya.

Misalnya, infrastruktur di jalan harus difasilitasi sesuai kebutuhan warga difabel, di taman atau ruang terbuka hijau ada sarana prasarana penunjang, angkutan umum bisa mengangkut mereka tanpa kesulitan. 

Diakui Enang, Pemkot Cimahi sudah mengupayakan beberapa hak disabilitas namun belum optimal.

“Cimahi sudah ada Perda Ketenagakerjaan, di aturan perusahaan harus menerima minimal 2 persen tenaga kerja difabel, bagaimana penerapan dan pengawasannya. Jangan dulu jauh, Pemkot Cimahi apa sudah memperkerjakan tenaga kerja difabel sesuai aturan. Disabilitas bukan batasan karena mereka butuh akses dan kesempatan untuk aktualisasi potensi,” ungkapnya.

Pihaknya juga bakal meminta masukan dari komunitas penyandang disabilitas di Cimahi. 

“Kami butuh aspirasi mereka agar perda ini betul-betul mewakili kebutuhan akan hak yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah hingga pemangku kebijakan lain. Karena itu, dibutuhkan Perda Pemenuhan Hak Disabilitas Kota Cimahi agar Pemkot Cimahi bisa lebih fokus dalam penanganan warga difabel,” tuturnya.

Diserobot PKL

Keluhan soal pelayanan Pemkot Cimahi dalam memberikan fasilitas bagi disabilitas diantaranya dilontarkan Nandang Karim (36), penyandang tunanetra asal Kampung Sukagalih RT 01/RW 34 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.

Ruang berjalan bagi kaum disabilitas penyandang tunanetra diserobot Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seenaknya menggelar lapak. Jika memilih berjalan di bahu jalan, berebut dengan parkir kendaraan.

“Hanya untuk berjalan saja kami susah. Melayani masyarakat kan kewajiban pemerintah, karena kami juga masyarakat Cimahi,” ucapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi, Agustus Fajar menyambut baik raperda Pemenuhan Hak Disabilitas tersebut.

“Kami harap perda difokuskan kepada hal-hal yang bisa diterapkan di Kota Cimahi agar bermanfaat bagi disabilitas dan masyarakat umumnya, harus melihat sesuai kebutuhan daerah dan tidak bisa meniru daerah lain karena kondisi yang berbeda. Didorong juga terkait berbagai program kegiatan yang ada agar inklusi. Artinya bisa bermanfaat dan dirasakan bagi semua tanpa terkecuali, ini butuh peran serta semua pihak” tuturnya.***

sumber : pikiran-rakyat.com


loading...

Baca Lagi
close