Mendagri Tito Karnavian Minta Bawaslu Diskualifikasi Paslon yang Langgar Batasan Kampanye Akbar

8 hours ago ujang Comments Off on Mendagri Tito Karnavian Minta Bawaslu Diskualifikasi Paslon yang Langgar Batasan Kampanye Akbar

Berita : Mendagri Tito Karnavian Minta Bawaslu Diskualifikasi Paslon yang Langgar Batasan Kampanye Akbar.

loading dulu...

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Kampanye akbar atau rapat umum Pilkada 2020 dibatasi maksimal dihadiri 50 orang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta penyelenggara pilkada 2020 untuk bertindak tegas terhadap pelanggar aturan tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) dan Dirjen Otda (Otonomi Daerah), sampaikan kepada KPU, tegas-tegas saja. Rapat umum tidak boleh lebih dari 50 orang,” kata Tito Karnavian melalui keterangan tertulis, Minggu (20/7).

Jika ada kampanye akbar yang dihadiri lebih dari 50 orang, kata Tito Karnavian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengambil tindakan.

Bila tim kampanye mengabaikan peringatan itu, Bawaslu bisa mencoret pasangan calon (paslon) yang dikampanyekan.

“Kalau ada yang tidak bisa mengendalikan lebih dari 50 orang, Bawaslu langsung satu kali, dua kali, bila perlu tiga kali tidak bisa mengendalikan, diskualifikasi,” ujar Tito Karnavian.

• Jubir Presiden Fadjroel Rachman Sebut Pilkada 2020 Bisa Serap 3,5 Juta Tenaga Kerja

• Nama-nama Keluarga Presiden, Wapres dan Menteri yang Maju di Pilkada 2020, Gibran sampai Pilar Saga

Tito juga meminta TNI dan Polri yang mengamankan pilkada agar jeli dalam memahami situasi jika terjadi kerumunan.

Bukan tak mungkin kerumunan tersebut, ucapnya, terjadi karena adanya penyusup yang sengaja mengganggu jalannya kampanye.

“TNI dan Polri harus paham. Kalau itu disusupkan untuk mengganggu supaya dia (paslon yang dikampanyekan) kena semprit, bisa juga relawan politiknya, tangkap yang mengganggu itu,” ujar mantan kapolri tersebut.

Tito pun mengingatkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang sungguh-sungguh dan memiliki kemampuan menangani Covid-19.

Ia menyebut calon kepala daerah harus memiliki strategi untuk membangkitkan daerahnya dari dampak sosial ekonomi akibat Covid-19.

“Kalau sudah tidak memiliki kemampuan yang cukup dan tidak punya konsep strategi penanganan. Setelah itu tidak mau lagi menangani, itu berantakan. Pasti konfliknya akan melebar ke mana-mana, bingung, rakyat jadi korban,” kata Tito Karnavian. (fitria chusna farisa)

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan pilkada lanjutan pasca-penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Mendagri Minta Kampanye Akbar Pilkada 2020 Tak Dihadiri Lebih dari 50 Orang”

loading...